Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengelar Penilaian Pendahulan Zona Intergritas

Bajubang 9 Pebruari 2025. Sehubungan telah dilakukan verifikasi PMPZI Madrasah Pilot Project ZI WBK oleh Tim Penilai Pendahuluan (TPP) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tanggal 2 s.d 4 Februari 2026, disampaikanlah Verifikasi dilakukan terhadap madrasah pilot project ZI WBK tahun 2025 yang telah lolos penilaian di tingkat Provinsi (TPPP)
MTsN 4 batanghari adalah merupakan Madrasah Piloting yang juga terverivikasi dan lolos untuk dilanjutkan pada tahapan Penilaian Pendahuluan yang rencana diadakan pada Tanggal 11 Pebruari 2025 mendatang.
Satuan kerja yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dengan keterangan Menuju WBBM atau Lolos TPI 2025 akan langsung diusulkan ke TPI tanpa melalui penilaian pendahuluan oleh TPP Ditjen Pendidikan Islam.
Kesiapan dalam Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah komitmen nyata instansi pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi, mencakup pemenuhan 6 area perubahan, penandatanganan pakta integritas, penguatan komitmen pimpinan/pegawai, dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara transparan. Pembangunan ZI berfokus pada perbaikan sistem, budaya kerja, dan pelayanan agar bersih dari korupsi.
Beberapa poin penting dalam kesiapan Zona Integritas:
• Pencanangan dan Komitmen: Melakukan penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas sebagai tanda komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk menciptakan budaya anti korupsi.
• 6 Area Perubahan (Komponen Pengungkit): Memenuhi persyaratan pada enam bidang utama:
1. Manajemen Perubahan: Mengubah pola pikir dan budaya kerja (agen perubahan).
2. Penataan Tatalaksana: Penyusunan SOP, e-office, dan keterbukaan informasi publik.
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: Perencanaan kebutuhan, mutasi internal, dan pengembangan kompetensi.
4. Penguatan Akuntabilitas: Keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja.
5. Penguatan Pengawasan: Pengendalian gratifikasi, whistle blowing system (WBS), dan penanganan benturan kepentingan.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Standar pelayanan, inovasi, dan survei kepuasan masyarakat.
• Dokumen Rencana Aksi: Menyusun dokumen rencana kerja yang terukur sebagai panduan.
• Manajemen Media: Mengomunikasikan inovasi dan capaian pelayanan secara masif kepada masyarakat.
Kepala Madrasah yang berperan sebagai role model, menjelaskan bahwa betapa pentingnya keterlibatan seluruh pegawai dan guru bahkan siswa, demikian juga dibutuhkan monitoring/evaluasi secara berkala, sehingga kelayakan dan wujud nyata Rencana aksi dapat dibuktikan demikian ungkap Husni ( Tim_Humas_HT)


Bajubang 9 Pebruari 2025. Sehubungan telah dilakukan verifikasi PMPZI Madrasah Pilot Project ZI WBK oleh Tim Penilai Pendahuluan (TPP) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tanggal 2 s.d 4 Februari 2026, disampaikanlah Verifikasi dilakukan terhadap madrasah pilot project ZI WBK tahun 2025 yang telah lolos penilaian di tingkat Provinsi (TPPP)
MTsN 4 batanghari adalah merupakan Madrasah Piloting yang juga terverivikasi dan lolos untuk dilanjutkan pada tahapan Penilaian Pendahuluan yang rencana diadakan pada Tanggal 11 Pebruari 2025 mendatang.
Satuan kerja yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dengan keterangan Menuju WBBM atau Lolos TPI 2025 akan langsung diusulkan ke TPI tanpa melalui penilaian pendahuluan oleh TPP Ditjen Pendidikan Islam.
Kesiapan dalam Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah komitmen nyata instansi pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi, mencakup pemenuhan 6 area perubahan, penandatanganan pakta integritas, penguatan komitmen pimpinan/pegawai, dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara transparan. Pembangunan ZI berfokus pada perbaikan sistem, budaya kerja, dan pelayanan agar bersih dari korupsi.
Beberapa poin penting dalam kesiapan Zona Integritas:
• Pencanangan dan Komitmen: Melakukan penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas sebagai tanda komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk menciptakan budaya anti korupsi.
• 6 Area Perubahan (Komponen Pengungkit): Memenuhi persyaratan pada enam bidang utama:
1. Manajemen Perubahan: Mengubah pola pikir dan budaya kerja (agen perubahan).
2. Penataan Tatalaksana: Penyusunan SOP, e-office, dan keterbukaan informasi publik.
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: Perencanaan kebutuhan, mutasi internal, dan pengembangan kompetensi.
4. Penguatan Akuntabilitas: Keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja.
5. Penguatan Pengawasan: Pengendalian gratifikasi, whistle blowing system (WBS), dan penanganan benturan kepentingan.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Standar pelayanan, inovasi, dan survei kepuasan masyarakat.
• Dokumen Rencana Aksi: Menyusun dokumen rencana kerja yang terukur sebagai panduan.
• Manajemen Media: Mengomunikasikan inovasi dan capaian pelayanan secara masif kepada masyarakat.
Kepala Madrasah yang berperan sebagai role model, menjelaskan bahwa betapa pentingnya keterlibatan seluruh pegawai dan guru bahkan siswa, demikian juga dibutuhkan monitoring/evaluasi secara berkala, sehingga kelayakan dan wujud nyata Rencana aksi dapat dibuktikan demikian ungkap Husni ( Tim_Humas_HT)